Pelatihan Kami
BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN LKPJ DAN LPPD 2026
Sikap aparatur pemerintah daerah dalam hal menyusun LPPD dan LKPJ pemerintah Daerah
BIMTEK IMPLEMENTASI PERPRES NOMOR 38 TAHUN 2O2O TENTANG JENIS JABATAN YANG DAPAT DIISI OLEH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) 2026
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 2026 / UJI KOMPETENSI PBJP LEVEL-1 thn 2026
081283823881 Sertifikasi LKPP berbasis komputer" Tingkat Dasar sesuai Perpres 46/2025 berikut perubahannya (Perpres 54/2010, 35/2012, 70/2012, 172/2014 4/2015 dan No. 16/2018 )
BIMTEK DAN SOSIALISASI PERPRES NO 46 TAHUN 2025 SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH 2026
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 adalah perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
BIMTEK MANAJEMEN PNS SESUAI DENGAN PP NO. 17 TAHUN 2020 (TA 2026)
PP 17 tahun 2020 merupakan Perubahan Atas PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS bertujuan untuk meningkatkan pengembangan karier, pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
BIMTEK IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATPOL PP 2026
Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
BIMTEK TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 2026
Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 .jpg)
BIMTEK MANAJEMEN KEARSIPAN DAN PENGELOLAAN PUSAT ARSIP (RECORD CENTER) 2026
Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan. Diperlukan akselerasi yang cepat dan tepat untuk mengantisipasi berbagai ...
PELATIHAN KOMPETENSI BARANG/JASA PEMERINTAH (PBJP) BAGI PPK TIPE A, B dan C tahun 2026
Ujian Sertifikasi Barang Jasa Kompetensi PBJP Bagi PPK Tipe A, B, dan C Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang SDM PBJ, PPK Tipe C adalah PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori Pengelolaan Kontrak s
BIMTEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAN STATIS 2026
bimtek pengelolaan arsip statis dan dinamis: Penyelenggaraan kearsipan dinamis tujuannya terlaksananya penciptaan,
BIMTEK VERIFIKASI DAN REKONSILIASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 2026
"Bimtek Bendahara" Penatausahaan pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh para bendahara merupakan salah satu aktivitas penting
BIMTEK TEKNOLOGI PENGOLAHAN SAMPAH MENJADI ENERGI TERBARUKAN 2026
Sampah telah menjadi masalah serius bagi masyarakat dan pemerintah, karena jumlahnya terus bertambah dan berdampak kesegala aspek
_.jpg)
BIMTEK PEMBENTUKAN SERTA TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) 2026
Dengan ditetapkannya Permendagri N0. 110/2016 dan UU Desa No. 6/2014, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan.
BIMTEK TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) BERDASARKAN PP NOMOR 11 TAHUN 2021
Pembentukan BUMDes menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di pedesaan.
BIMTEK PENINGKATAN SDM KOPERASI DAN UMKM 2026
Secara nasional, perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengan (UMKM) relatif kurang begitu cepat
BIMTEK KORESPONDENSI DAN TATA NASKAH DINAS 2026
Korespondensi dan "bimtek tata naskah dinas" sangat penting untuk pelaksanaan tugas dan memperlancar tercapainya tujuan suatu organisasi.
BIMTEK PENGELOLAAN ARSIP AKTIF DAN INAKTIF 2026
"Bimtek Pengelolaan Arsip Aktif dan Inaktif "bertujuan agar terjadi keseragaman dalam sistem tata kelola administrasi persuratan
BIMTEK MEKANISME PENGADAAN LANGSUNG, PENUNJUKAN LANGSUNG DAN PEMILIHAN LANGSUNG DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH 2026
Pengadaan langsung, Penunjukan langsung dan pemilihan langsung adalah beberapa jenis metode pemilihan penyedia
BIMTEK PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (PERMENDAGRI NO. 19 TAHUN 2016) 2026
Pemerintah baru saja mengeluarkan dan mengesahkan "Permendagri No. 19 Tahun 2016" Tentang "Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah", dimana sebelumnya mengeluarkan
BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD 2026
Bimtek penyusunan renstra - renja merupakan metode serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat
BIMTEK TENAGA PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) 2026
Berkaitan UU No. 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pelatihan Tenaga SIAK Kab/Kota sangatlah penting demi tercapainya Data Kependudukan yang akurat
BIMTEK PENANGGULANGAN BENCANA DAN REHABILITASI PASCA BENCANA 2026
Indonesia telah melahirkan UU Nomor 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Untuk merealisasikan UU tersebut thn 2008 telah diterbitkan PP No. 21 tentang
BIMTEK TATA CARA PROSES DAN MEKANISME AUDIT INTERNAL BLU DAN BLUD 2026
AUDIT KEUANGAN BLUD wajib dipenuhi direktur sebagaimana dimaksud pasal 118 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007
BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM MENANGANI MASALAH DAN KONFLIK PERTANAHAN 2026
Untuk meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa/Kelurahan dalam upaya menangani...
BIMTEK PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN HPS/OE DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH 2026
Spesifikasi teknis sebagai dasar menyusun perkiraan biaya yang dibungkus dalam terminologi HPS
.jpg)
PELATIHAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI BERBASIS WEB (WebGIS) 2026
WebGIS merupakan aplikasi Geographic Information System (GIS) yang dapat diakses secara online melalui internet / web. Pada konfigurasi WebGIS ada server yang berfungsi sebagai MapServer
BIMTEK IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 47 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBUKUAN, INVENTARISASI DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH (TA 2026)
Pemerintah baru saja mengeluarkan peraturan tentang Barang Milik daerah, yaitu melalui Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) yang
BIMTEK JABATAN FUNGSIONAL SATPOL PP 2026
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2015 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2015 ini mengatur tentang
BIMTEK PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA BAGI TENAGA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 2026
kualitas pelayanan publik merupakan cerminan dari sebuah rangka meningkatkan kualitias pelayanan, maka diperlukan bentuk Pelayanan Prima
BIMTEK TATA CARA PENGAWASAN TEKNIK PERTAMBANGAN 2026
Pengawasan pertambangan mineral dan batubara menjadi tanggung jawab menteri dimana menteri melakukan pengawasan