UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 2024 - UJI KOMPETENSI PBJP LEVEL-1 thn 2024
UJI KOMPETENSI PBJP LEVEL-1 THN 2024
Surat Edaran Deputi PPSDM Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Program Pelatihan Dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1 Dapat Dilihat DISINI
- Pelaksanaan pelatihan yang mengacu pada kurikulum Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 dilaksanakan mulai tanggal 2 Desember 2021;
- Pelaksanaan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Level-1 mulai dilaksanakan pada pertengahan bulan Januari 2022;
- Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar dilaksanakan sampai tanggal 24 Desember 2021. Bagi peserta yang telah menyelesaikan keseluruhan tahapan pelatihan berdasarkan kurikulum pelatihan PJBP Tingkat Dasar akan tetapi belum mengikuti atau belum lulus Ujian Sertifikasi PBJ Tingkat Dasar agar segera melaksanakan ujian paling lambat 24 Desember 2021.
UJIAN SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ONLINE 2024
SESUAI PERPRES NO. 12 TAHUN 2021
(BERBASIS KOMPUTER)
Para Pelaku Pengadaan (PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan Agen Pengadaan, PjPHP/PPHP, Penyelenggara Swakelola dan Penyedia) diseluruh Indonesia untuk mengikuti Bimbingan Teknis serta Uji Kompetensi PBJP (Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Level-1 Model Blended Learning sesuai Perpres No. 12 Tahun 2021 yaitu secara Tatap Muka/Clasroom berikut Ujian sesuai ketentuan Terbaru dari LKPP dan berlaku sejak Bulan Juli 2019. Kegiatan pelatihan dan Uji Kompetensi Level-1 Thn 2023 ini dimaksudkan untuk Mewujudkan SDM PBJ yaitu pemangku kepentingan yang kompeten dalam rangka mencapai tujuan pengadaan, serta memiliki sertifikasi PBJP yang wajib baginya.
Dengan menggunakan metode pengajaran yang sistematis, didukung narasumber profesional serta berpengalaman dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, pembinaan sumber daya manusia di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, meningkatkan pemahaman K/L/Pemda/I terkait implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah dan diharapkan peserta dapat memahami isi serta pelaksanaan Perpres No.12 tahun 2021 secara baik dan benar.
Bagi Peserta yang Lulus Uji Kompetensi PBJP Level-1 LKPP 2022 ini otomatis mendapatkan Sertifikat Keahlian dari LKPP dengan masa berlaku SEUMUR HIDUP
Jadwal Uji Kompetensi PBJP Level-1 Thn 2024
Tempat JAKARTA
| E-Learning |
Pelatihan (tatap muka) |
Ujian (120 menit) |
| 9 - 22 Jan | 25 - 26 Jan | 27 Januari |
| 2 - 19 Feb | 20 - 21 Feb | 22 Februari |
| 6 - 20 Feb | 22 - 23 Feb | 24 Februari |
| 22 Feb - 6 Mar | 14 - 15 Mar | 16 Maret |
| 16 - 24 Apr | 25 - 26 Apr | 27 Apr |
| 26 Apr - 13 Mei | 16 - 17 Mei | 18 Mei |
| 20 Mei - 3 Juni | 6 - 7 Juni | 8 Juni |
| 6 - 20 Juni | 24 - 25 Juni | 26 Juni |
| 21 Juni - 4 Juli | 9 - 10 Juli | 11 Juli |
| 8 - 19 Juli | 25 - 26 Juli | 27 Juli |
|
20 Nov - 1 Des 27 Nov - 8 Des |
5 - 6 Des 12 - 13 Des |
7 Des 14 Des |
Jadwal Uji Kompetensi PBJP Level-1 Thn 2024
Tempat BANDUNG
| E-Learning |
Pelatihan (tatap muka) |
Ujian (120 menit) |
| 8 - 21 Nov | 23 - 24 Nov | 25 Nov |
| 27 Nov - 8 Des | 12 - 13 Des | 14 Des |
Jadwal Uji Kompetensi PBJP Level-1 Thn 2024
Tempat YOGYAKARTA
| E-Learning |
Pelatihan (tatap muka) |
Ujian (120 menit) |
| 10 - 21 Nov | 23 - 24 Nov | 25 Nov |
Jadwal Uji Kompetensi PBJP Level-1 Thn 2024
Tempat SURABAYA
| E-Learning |
Pelatihan (tatap muka) |
Ujian (120 menit) |
Jadwal Uji Kompetensi PBJP Level-1 Thn 2024
Tempat MAKASSAR
| E-Learning |
Pelatihan (tatap muka) |
Ujian (120 menit) |
| 9 - 20 Nov | 21 - 22 Nov | 23 Nov |
Jadwal Uji Kompetensi PBJP Level-1 Thn 2024
Tempat SAMARINDA
| E-Learning |
Pelatihan (tatap muka) |
Ujian (120 menit) |
| 9 - 20 Nov | 21 - 22 Nov | 23 Nov |
PENDAFTARAN:
Info Call / Wa: 0812 8382 3881
MENGAPA PBJP PERLU DIATUR?
PBJP merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Negara sehingga perlu pengaturan tata kelola (Good Governance) dan akuntabilitas
PBJP berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan perkembangan perekonomian nasional
GARIS BESAR PBJP:
Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan
RUANG LINGKUP PBJP
Institusi Pengguna Barang/Jasa: Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah
Anggaran belanja yang digunakan: APBN/APBD, Pinjaman DN dan/atau hibah DN yang diterima Pemerintah/Pemda, Pinjaman LN atau hibah LN
JENIS PENGADAAN PADA PBJP
Barang (B)
Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang
Pekerjaan Konstruksi (PK)
Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
Jasa Konsultansi (JK)
Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
Jasa Lainnya (JL)
Jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
“Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan
secara terintegrasi”
Pekerjaan Terintegrasi mencakup seluruh jenis pengadaan.
Contoh antara lain:
Pekerjaan Rancang Bangun (Design and Build), Pekerjaan IT Solution, Pekerjaan Engineering Procurement Construction (EPC), Pekerjaan Pembangunan, Pengoperasian dan Pemeliharaan, dll.
CARA PELAKSANAAN PBJP
Swakelola
Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat
Penyedia
Cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha
TUJUAN PBJP
Meningkatkan Pengadaan berkelanjutan, Mewujudkan Pemerataan ekonomi dan perluasan kesempatan berusaha, Meningkatkan Keikutsertaan industri kreatif,
Meningkatkan Penggunaan produk dalam negeri, Meningkatkan Peran serta UMK dan Koperasi, Meningkatkan Peran pelaku usaha nasional, Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan Barang/Jasa Hasil Penelitian.
KEBIJAKAN PBJP
Meningkatkan Kualitas Perencanaan PBJ, Melaksanakan PBJ yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif, Memperkuat kapasitas kelembagaan & SDM PBJ, Mengembangkan E-marketplace PBJ, Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik, Mendorong penggunaan Barang/Jasa dalam negeri & SNI, Memberikan kesempatan UMKM, Mendorong pelaksanaan penelitian & industri kreatif, Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.
PRINSIP PBJ
Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil, Akuntabel.
ETIKA PENGADAAN DALAM PBJ
Tertib & Tanggung Jawab, Profesional, Mandiri & Menjaga Rahasia, Tidak saling mempengaruhi, Menerima & tanggung jawab, Menghindari Conflict Of Interest, Menghindari dan Mencegah Pemborosan dan Kebocoran Uang Negara, Menghindari dan mencegah penyalah gunaan wewenang, Tidak menerima, menawarkan/ menjanjikan.
PELAKU PBJ
1. Tugas dan Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2. Tugas dan Persyaratan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3. Tugas dan Persyaratan Pejabat Pengadaan
4. Tugas dan Persyaratan Pokja Pemilihan
5. Tugas dan kewenangan Agen Pengadaan
6. Tugas Penyelenggara Swakelola, dan
7. Persyaratan dan tanggung jawab Penyedia
PBJ SECARA ELEKTRONIK, SDM & KELEMBAGAAN, PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM.
PBJ SECARA ELEKTRONIK
Penyelenggaraan PBJ dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.
PBJ secara elektronik dengan memanfaatkan E-marketplace meliputi katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan penyedia
SDM dan Kelembagaan
Sumber Daya Manusia PBJ, Pengembangan Kompetensi SDM PBJ.
KELEMBAGAAN PBJ
Tugas UKPBJ & Fungsi UKPBJ
Pengawasan, Pengaduan, Sanksi, dan Pelayanan Hukum
Pengawasan PBJ meliputi :
Pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya, Kepatuhan terhadap Peraturan, Pencapaian TKDN, Penggunaan produk dalam negeri, Pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil, Pengadaan berkelanjutan
PENGADUAN OLEH MASYARAKAT
Pelapor (Masyarakat, Penyedia -> Pelaku Usaha) -> Aparat Penegak Hukum (APH)/Instansi yang Berwenang -> Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) -> Menindaklanjuti pengaduan melalui audit, reviu, pemantauan, atau evaluasi -> Melaporkan tindak lanjut pengaduan -> Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah -> Laporan berindikasi KKN yang merugikan keuangan negara
SANKSI
Sanksi dalam proses PBJ pemerintah dikenakan terhadap:
Peserta Pemilihan, Pemenang Pemilihan/Penyedia, PA/KPA/ PPK/ Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan
PELAYANAN HUKUM BAGI PELAKU PBJ
1. Pelaku pengadaan (PA/KPA/PPK/PP/Pokja Pemilihan) yang terkena permasalahan hukum terkait PBJ wajib diberikan pelayanan hukum oleh K/L/Pemda
2. Pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan
3. Penyedia, ormas, pokmas penyelenggara swakelola, dan pelaku usaha sebagai Agen Pengadaan tidak termasuk dalam daftar pelaku pengadaan yang mendapatkan pelayanan hukum dari K/L/Pemda
PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK
Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui:
- Layanan penyelesaian sengketa kontrak;
- Arbitrase;
- Dewan Sengketa Konstruksi; atau
- Penyelesaian melalui pengadilan.
LKPP menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa kontrak
Dewan Sengketa Konstruksi diatur melalui peraturan Menteri yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan rakyat
PERENCANAAN PENGADAAN
1. Definisi dan Ruang Lingkup Perencanaan PBJP
2. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola
3. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
4. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)
PERSIAPAN PBJP MELALUI SWAKELOLA
Kegiatan persiapan Swakelola meliputi:
1. Penetapan sasaran oleh PA/KPA
2. Penetapan Penyelenggara Swakelola
Persiapan PBJP melalui Penyedia oleh PPK
Hal-hal yang harus dipertimbangkan sebelum menetapkan persiapan pengadaan:
Daftar barang/jasa dalam E-Catalogue, Kriteria barang/jasa untuk keadaan tertentu, Nilai paket pekerjaan, Jenis barang/jasa (B/PK/JL/atau Terintegrasi)
PPK/PPTK menetapkan: Spesifikasi Teknis/KAK, Harga Perkiraan Sendiri, Rancangan Kontrak
PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS
Mutu Kualitas (merek, teknis, standar, sampel, komposisi, fungsi, kinerja), Jumlah, Waktu, Pelayanan
PENETAPAN KAK
Uraian Pekerjaan, Waktu Pelaksanaan, Spesifikasi Teknis Jasa Konsultansi, Sumber Pendanaan, Perkiraan Biaya Pekerjaan.
KETENTUAN UMUM HPS
HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan, HPS Disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir : pemasukan penawaran (pascakualifikasi) atau pemasukan dokumen kualifikasi (prakualifikasi), Nilai HPS tidak bersifat rahasia namun Rinciannya Rahasia, Dikecualikan untuk pagu ≤ 10 juta, e-purchasing dan tender pekerjaan terintegrasi , Memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung, HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara.
KEGUNAAN HPS
Menilai kewajaran harga Penawaran dan kewajaran harga satuan, Menetapkan batas tertinggi penawaran B/PK/JL, Menetapkan besaran Jaminan Pelaksanaan
PENETAPAN HPS
• PPK menetapkan HPS dengan menandatangani pada lembar persetujuan/penetapan.
• HPS yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh PPK.
• Nilai HPS paling tinggi sama dengan nilai Pagu Anggaran.
• Penetapan HPS paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir:
? penyampaian penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
? penyampaian dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.
JENIS KONTRAK
Hal-hal yang menjadi Pertimbangan dalam menentukan jenis kontrak:
Jenis barang/jasa (B/PK/JL/JK), Spesifikasi Teknis/KAK, Volume, Kompleksitas/Kesulitan dan Risiko Pekerjaan, Lama waktu pekerjaan.
Persiapan PBJP melalui Penyedia oleh PP dan Pokja Pemilihan
Pokja Pemilihan Menetapkan:
Jadwal Pemilihan, Kualifikasi, Metode Penyampaian Dokumen Penawaran, Metode Evaluasi Penawaran, Metode Pemilihan.
METODE PEMILIHAN B/PK/JL
E-Purchasing: Katalog elektronik atau toko daring, Pengadaan Langsung: Nilai s.d 200 Juta, Penunjukan Langsung: Keadaan Tertentu,
Tender Cepat: Spek & volume pekerjaan sudah ditentukan rinci Pelaku terkualifikasi dalam SIKaP, Tender: Jika tidak dapat menggunakan metode lainnya.
.
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Anda dapat meminta KELAS PRIVATE dengan minimal KUOTA 10 orang (ikut jadwal reguler)
- Anda dapat meminta JADWAL & TEMPAT Sendiri (IN HOUSE) diluar jadwal Reguler kami,
Paling lambat 3 (tiga) Minggu sebelum tanggal kegiatan yang anda tentukan.
- Untuk Melihat Semua Tema Reguler Kami Download di sini
Selain Tema Reguler Yang Telah Kami Susun, Anda Juga Dapat Meminta Kegiatan-kegiatan
Yang Sifatnya Private, Kelas Private Memungkinkan Anda Untuk Menentukan Tema, Tempat,
Tanggal dan Budget Kegiatan Sendiri Sehingga Lebih Fleksibel
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hal-hal yang penting dalam menghadapi Ujian Sertifikasi LKPP adalah sbb:
Dalam kegiatan pelatihan menghadapi ujian sertifikasi barang dan jasa banyak yang harus di fokuskan terutama dalam materi pembahasan yaitu: Pengantar Persiapan Barang / Jasa Pemerintah, Persiapan Pengadaan dan Proses Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Konsultasi, Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi dan Jasa lainnya, Pengumuman Pemilihan, Penyampaian dan Pembukaan Dokumen, Evaluasi Pelelangan Jasa Konstruksi, Jasa, Konsultasi,Swakelola Dan Jasa lainnya, Penyusunan HPS dan Dokumen Kontrak , Pelaksanaan PBJ dengan SWAKELOLA, E-Procurement, Pemantapan Materi dan Kesiapan Ujian, DISKUSI DAN TANYA JAWAB + TRY OUT Seputaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, ujian sertifikasi barang dan jasa pemerintah ini membahas Perpres 54/2010 berikut perubahannya yaitu mulai Perpres 54/2010, 35/2012, 70/2012, 172/2014 sampai dengan No. 4/2015. ujian sertifikasi barang dan jasa online ini berbasis Komputer, karena ujian yang menggunakan kertas/manual telah dihapus sehingga tingkat Keakuratan Jawaban lebih tinggi. Untuk ujian sertifikasi barang dan jasa 2018 ini kami hanya selenggrakan khusus di Jakarta untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, September, Oktober, November, Desember 2018 kecuali ada permintaan diluar Jakarta, maka sifatnya In house. ujian sertifikasi barang dan jasa lkpp hanya berlaku bagi yang belum memiliki sertifikat kelulusan karena para pemegang sertifikat yang lama pun di anggap berlaku seumur hidup dengan adanya kebijakan baru, baik itu L2, L4 yang habis masa berlakunya menjadi aktif dan tidak perlu memperpanjang lagi. ujian sertifikasi pbj pemerintah berbasis komputer ini terdiri dari 90 soal dalam waktu 120 menit. ujian pbj ini hanya diselenggarkan LKPP tidak oleh yang lainnya , kecuali Lembaga Swasta yang bekerja sama dengan LKPP (ber akreditasi dari LKPP). ujian sertifikasi pbj tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun. ujian sertifikasi LKPP ini wajib bagi PPK, Anggota/Panitia Pengadaan, Pejabat/Karyawan yang bersinggungan langsung dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. soal dan jawaban ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, diberikan tryout dalam pembekalan sehingga lebih mudah memahami setiap soal-soal dalam ujian. daftar sertifikasi pengadaan barang dan jasa dapat dilihat 3 Minggu sebelum pelaksanaan, jadwal ujian diatas ada di Website https://ppsdm.lkpp.go.id/. Dan Hasil Ujian sertifikasi lkpp ini dapat dilihat DI SINI , jadwal ujian regular lkpp KLIK DI SINI, simulasi ujian pengadaan barang dan jasa diberikan bagi anda yang mengikuti kegiatan pelatihan dari hari ke 1 s/d hari ke 3, lkpp sertifikasi ini penting dan berlaku seumur hidup bagi peserta yang Lulus ujian sertifikasi barang dan jasa ini. Tips lulus ujian pengadaan barang jasa yang sangat penting adalah bagaimana memahami soal/pertanyaan, hati-hati dengan jebakan soal apabila, kecuali, jika, seandainya atau dll, Tips dan trik lulus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa juga haruslah memanfaatkan waktu yang ada dengan asumsi menjawab tiap soalnya maksimal 1,333 menit/soal, jadi diharapkan tidak lebih dari itu. Dan aga dapat mengetahuai/melihat pemegang Sertifikat PBJ kunjungi https://sertifikasi.lkpp.go.id/daftarujian/statistik/ . Terima kasih
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SKT KEMENDAGRI NOMOR : 01-00-00/051/D.IV.1/IX/2017
NPWP : 82.549.977.5-045.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------