LEMBAGA SOSIALISASI DAN EDUKASI INDONESIA

Jadwal dan Informasi Bimtek Terbaru

LSEI

INFORMASI BIMTEK TERBARU 2025

Selamat datang di Lembaga Sosialisasi dan Edukasi Indonesia, LSEI adalah Pusat Informasi Teknis Terbaru (BIMTEK) pada tahun 2025. Kami menawarkan program pelatihan resmi dan bersertifikat yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas peralatan sipil negara (ASN), para ahli dan masyarakat. Program BIMTEK ini mencakup berbagai bidang, termasuk keuangan regional, manajemen aset, sistem pemerintah elektronik (SPBE), dll.

Dengan mengikuti BIMTEK, peserta akan mendapatkan pemahaman serta keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Setiap sesi pelatihan dirancang oleh instruktur yang berpengalaman dan menggunakan materi yang terkini, sejalan dengan perkembangan terbaru di bidangnya.

Di halaman ini, Anda dapat menemukan informasi lengkap tentang jadwal, lokasi, biaya, dan metode untuk setiap program Bimtek yang tersedia. Kami berkomitmen untuk membantu Anda memilih program pelatihan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan Anda.

Pelatihan Keuangan & Aset 

  1. PERPRES NO. 53 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NO. 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL (SHSR) 
  2. IMPLEMENTASI KEPMENDAGRI NO 900.1.155-3406 TAHUN 2024 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI PEMUTAHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH
  3. PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
  4. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)
  5. PENATAUSAHAAN SIPD DALAM PEMBUATAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN BLUD
  6. PENGELOLAAN ASET BARANG MILIK NEGARA DAN ASPAK RUMAH SAKIT
  7. STRATEGI PELAYANAN INVESTASI DAERAH : KEBIJAKAN PENGUATAN PELAYANAN INVESTASI DALAM MENDORONG PENINGKATAN INVESTASI DI DAERAH 
  8. REALISASI KOPERASI DESA MERAH PUTIH DAN IMPLEMENTASI PERMENKOP.UKM NO 6 THN 2022 JO. PERUBAHAN NO 4 THN 2023 DALAM OPTIMALISASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA
  9. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMERINTAH DAERAH, PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN SIPD
  10. TATA CARA PENYUSUNAN CATATAN HASIL REVIU (CHR) DAN LAPORAN HASIL REVIU (LHR) SERTA LAPORAN REVIU KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
  11. PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA SERTA  PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
  12. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI STANDAR AKUTANSI PEMERINTAH (SAP) MENUJU OPINI WAJIB TANPA PENGECUALIAN (WTP) 
  13. IMPLEMENTASI PROGRAM APLIKASI SIMDA (SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH) KEUANGAN BERBASIS AKRUAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
  14. PENGELOLAAN PROGRAM KEGIATAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD
  15. MANAJEMEN RISIKO PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
  16. AUDIT DAN PENGAWASAN MELALUI FRAUD AUDITING DAN PENCEGAHAN KECURANGAN KEUANGAN
  17. LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK EP (STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS PUBLIK)
  18. ANALISA LAPORAN KEUANGAN UNTUK KREDIT MIKRO
  19. ANALISA LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN ANALISIS RASIO
  20. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DAK (DANA ALOKASI KHUSUS) SESUAI REGULASI TERBARU
  21. STRATEGI MENGHADAPI AUDIT DALAM PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
  22. PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH BERBASIS APLIKASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) 
  23. PENYUSUNAN ASB (ANALISA STANDAR BIAYA) DAN SSH (STANDAR SATUAN HARGA) SERTA PENERAPANNYA DALAM PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH 
  24. PENYESUAIAN RINCIAN ALOKASI TRANSFER KE DAERAH (TKD) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA EFISIENSI BELANJA APBN SEUAI DENGAN KMK NO.29 TAHUN 2025 
  25. PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERPAJAKAN UNTUK BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH
  26. PENGELOLAAN KEUANGAN KOPERASI SECARA TERTIB, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL SESUAI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK)

Pelatihan Kepegawaian

  1. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
  2. PERSIAPAN PEMBEKALAN UJI KOMPETENSI BAGI PEJABAT FUNGSIONAL YANG AKAN NAIK JENJANG JABATAN FUNGSIONAL, PERPINDAHAN JABATAN FUNGSIONAL DAN PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
  3. IMPLEMENTASI SE BKN NOMOR 3 TAHUN 2021 TTG SASARAN KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL YANG MENJADI KOORDINAR DAN SUB KOORDINATOR SERTA KEBIJAKAN PENGALIHAN JABATAN STRUKTURAL KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PUSAT DAN DAERAH
  4. PENYUSUNAN RPJMD DAN RENSTRA SKPD TA 2025 s.d 2029 BERDASARKAN INMENDAGRI NO 2 TAHUN 2025
  5. PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA BERDASARKAN PEDOMAN KEPMENPAN RB NO 173 THN 2024 & DIGITALISASI E-KINERJA SERTA KONVERSI INTEGRASI PENYUSUNAN ANGKA KREDIT MELALUI APLIKASI DISPAKATI SESUAI PERATURAN BKN NO.3 THN 2023 DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI/KAB/KOTA
  6. KEBIJAKAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) ASN PEMDA TAHUN ANGGARAN 2025
  7. PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN DAN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS DAN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL PNS MENGGUNAKAN APLIKASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA SE INDONESIA
  8. IMPLEMENTASI PP 30 THN 2019 TTG PENILAIAN KINERJA DALAM PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI GURU MENGGUNAKAN APLIKASI INTERNET PRAKTEK LANGSUNG DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KAB/KOTA SE INDONESIA
  9. IMPLEMENTASI PP NO 30 TAHUN 2019 TTG PENILAIAN KINERJA  PEGAWAI ASN DENGAN MENGGUNAKAN PRAKTEK LANGSUNG APLIKASI WEB INTERNET WAJIB BAGI SEMUA SKPD PROPINSI KAB/KOTA
  10. IMPLEMENTASI PP 30 TAHUN 2019 DAN SE PERMENPAN RB NO 3 THN 2021 MELALUI SKP HARIAN BULANAN DAN TAHUNAN DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PRAKTEK LANGSUNG SE PROPINSI KAB/KOTA
  11. PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT DAN PENYUSUNAN DUPAK JF MEDIS & PARAMEDIS,  DAN JF LAINNYA SERTA PENGELOLAAN KINERJA ASN BERDASARKAN PERMENPAN RB NO 6 THN 2022 BERBASIS APLIKASI e-KINERJA
  12. PRAKTEK PENYUSUNAN MANAJEMEN TALENT  DAN PENYUSUNAN KOMPETENSI JABATAN  DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KAB/KOTA
  13. KONVERSI PENYUSUNAN e-DUPAK VS e-KINERJA DAN PEMBEKALAN JABATAN FUNGSIONAL SESUAI DENGAN PERMENPANRB NO 1 THN 2023 SERTA PRAKTEK PENYUSUNAN SKP BERBASIS APLIKASI e-KINERJA SESUAI PERMENPANR RB NO 6 THN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PROPINSI/KAB/KOTA
  14. PENYUSUNAN METRIC CASCADING PERANGKAT DAERAH 
  15. PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA BERDASARKAN PEDOMAN KEPMENPAN RB NO 173 THN 2024 DAN DIGITALISASI E-KINERJA SERTA KONVERSI  INTEGRASI PENYUSUNAN ANGKA KREDIT MELALUI APLIKASI DISPAKATI SESUAI PERATURAN BKN NO.3 THN 2023 DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI/KAB/KOTA
  16. PENGGUNAAN APLIKASI SRIKANDI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGHAPUSAN ARSIP DINAMIS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI/KAB/KOTA
  17. UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL BAGI ASN DALAM PERSIAPAN KENAIKAN JENJANG JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH SEMUA OPD, RS, PUSKESMAS, SEMUA DOSEN DAN SEMUA GURU
  18. PERSIAPAN PEMBEKALAN UJI KOMPETENSI BAGI PEJABAT FUNGSIONAL YANG AKAN NAIK JENJANG JABATAN FUNGSIONAL, PERPINDAHAN JABATAN FUNGSIONAL, DAN PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
  19. KEBIJAKAN MANAJEMEN PNS DAN MANAJEMEN PPPK BERDASARKAN UU ASN NO 20 THN 2023 DAN IMPLEMENTASI PERATURAN BKN NO 3 THN 2023 TTG ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT, DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
  20. PERMENPAN RB NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG  JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH DAN SESUAI DENGAN AMANAT UU NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
  21. PENERAPKAN GAJI TUNGGAL ATAU SINGLE SALARY BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) SEIRING DENGAN DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG ASN
  22. STANDAR PENGUATAN INTERNAL KEUANGAN MELALUI PRAKTEK PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA BLUD DALAM PERSPEKTIF BALANCED SCORE CARD
  23. PENERAPAN SISTEM MERIT SESUAI DENGAN PERUBAHAN UU ASN NO 20 THN 2023 DAN PENYUSUNAN ANJAB ABK DALAM MANAJEMEN PNS DAN MANAJEMEN PPPK TERBARU DILINGKUNGAN  KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PROVINSI/KAB/KOTA TAHUN 2025
  24. PENYUSUNAN SKP APLIKASI BERBASIS E-KINERJA SESUAI DENGAN SE BKN NO 11 TAHUN 2023 TENTANG PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN APLIKASI E-KINERJA REVISI TERBARU TAHUN 2025
  25. PENERAPAN FLEKSIBILITAS KERJA DENGAN MENGOPTIMALKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BERDASARKAN PERMENPAN-RB NO 4 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI ASN (PNS & PPPK) SECARA FLEKSIBEL PADA INSTANSI PEMERINTAH
  26. CAPACITY BUILDING THE POWER OF NIAT
  27. CAPACITY BUILDING UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA DAN ETOS KERJA
  28. PUBLIC SPEAKING DAN TEKNIK KOMUNIKASI 
  29. PENYUSUNAN KAJIAN EXIT STRATEGY DAERAH TERTINGGAL

Pelatihan Kearsipan & Humas

  1. OPTIMALISASI ARSIPARIS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA 
  2. PENGGUNAAN APLIKASI SRIKANDI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGHAPUSAN ARSIP DINAMIS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI/KAB/KOTA
  3. MANAJEMEN KEHUMASAN DAN PELAYANAN PUBLIK  
  4.  INOVASI PELAYANAN PUBLIK
  5. MANAJAMEN PELAYANAN PUBLIK BAGI RUMAH SAKIT BLUD 
  6. PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAN INAKTIF BERBASIS DIGITAL UNTUK MEWUJUDKAN TERTIB ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
  7. TRANSFORMASI KEARSIPAN MENUJU SISTEM ARSIP ELEKTRONIK TERINTEGRASI (SRIKANDI) 
  8. IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 83 TAHUN 2022: TERTIB ARSIP SEBAGAI PILAR TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL
  9. PENGUATAN PERAN ARSIPARIS DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DIGITAL DAN TRANSPARAN 
  10. PENERAPAN APLIKASI SRIKANDI DAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI ERA SPBE 
  11. AUDIT KEARSIPAN INTERNAL: STRATEGI MENINGKATKAN KINERJA DAN KEPATUHAN LAYANAN ARSIP 
  12. MANAJEMEN ARSIP VITAL DAN ARSIP KEUANGAN DALAM MENDUKUNG AKUNTABILITAS PUBLIK 
  13. STRATEGI KEHUMASAN PEMERINTAH DAERAH DI ERA DISINFORMASI DAN MEDIA SOSIAL 
  14. PERAN HUMAS DALAM MENINGKATKAN CITRA POSITIF PEMERINTAH MELALUI KOMUNIKASI DIGITAL 
  15. TEKNIK PENULISAN SIARAN PERS, RILIS BERITA, DAN KONTEN MEDIA SOSIAL RESMI PEMERINTAH 
  16. MANAJEMEN KRISIS DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DI ERA DISRUPSI INFORMASI 
  17. HUMAS PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI GARDA DEPAN DISEMINASI KEBIJAKAN PUBLIK 
  18. SINERGI KEARSIPAN DAN KEHUMASAN DALAM MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN INFORMATIF 
  19. PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN ARSIP DIGITAL DALAM MENDUKUNG SMART GOVERNMENT 
  20. TATA KELOLA KEARSIPAN & KOMUNIKASI PUBLIK UNTUK MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
  21. PENINGKATAN KOMPETENSI ASN DALAM PENGELOLAAN ARSIP DAN KOMUNIKASI PUBLIK YANG ADAPTIF 
  22. MEMBANGUN BUDAYA ARSIP DAN KOMUNIKASI EFEKTIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
  23. DIGITAL MINDSET ASN DALAM KEARSIPAN DAN KEHUMASAN PEMERINTAHAN

Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa

  1. METODE PENYUSUNAN RAB DAN HPS PADA PENGADAAN KONSTRUKSI DAN NON KONSTRUKSI
  2. SOSIALISASI PERPRES NO 46 TAHUN 2025 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH 
  3. AKSELERASI REFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM MENDUKUNG EFISIENSI DAN TRANSPARANSI BELANJA DAERAH/NEGARA 
  4. TRANSFORMASI DIGITAL PENGADAAN PEMERINTAH MENUJU TATA KELOLA YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL 
  5. PENGUATAN PERAN UKPBJ SEBAGAI PUSAT KEUNGGULAN (CENTER OF EXCELLENCE) PENGADAAN PEMERINTAH 
  6. INTEGRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN (SIRUP–SIPD)
  7. PENGADAAN UNTUK HASIL (PROCUREMENT FOR OUTCOME): DARI KEPATUHAN MENUJU KINERJA
  8. OPTIMALISASI PEMANFAATAN SPSE VERSI 4.5+ DALAM MEWUJUDKAN PENGADAAN YANG TRANSPARAN DAN CEPAT
  9. STRATEGI PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN E-KATALOG LOKAL UNTUK PENINGKATAN PERAN UMK DAN PRODUK DALAM NEGERI 
  10. IMPLEMENTASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK DAN DOKUMEN DIGITAL DALAM PENGADAAN ERA SPBE
  11. PEMANFAATAN SISTEM E-CONTRACT DAN E-AUDIT DALAM MONITORING REAL-TIME PBJP 
  12. MENINGKATKAN EFISIENSI PENGADAAN MELALUI TENDER CEPAT DAN PENUNJUKAN LANGSUNG YANG AKUNTABEL 
  13. MEMBANGUN SISTEM PENGADAAN YANG BEBAS KORUPSI: PENCEGAHAN FRAUD SEJAK TAHAP PERENCANAAN 
  14. PERAN APIP DALAM PENGAWASAN DAN MITIGASI RISIKO PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 
  15. IMPLEMENTASI WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN OPEN CONTRACTING DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 
  16. KOLABORASI KPK, BPKP, DAN LKPP DALAM PENGUATAN TATA KELOLA PBJP DAERAH 
  17. STRATEGI PENGADAAN INKLUSIF: MENDORONG PARTISIPASI UMKM DAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM PBJ PEMERINTAH
  18. EFEKTIVITAS PENGADAAN MELALUI E-KATALOG LOKAL DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK DAERAH 
  19. PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN) MELALUI OPTIMALISASI PBJ DAERAH 
  20. SISTEM PENILAIAN KINERJA PENYEDIA DAN EVALUASI KONTRAK DALAM PBJ PEMERINTAH
  21. MONITORING DAN EVALUASI KONTRAK SECARA DIGITAL: PENDEKATAN KINERJA DAN RISIKO 
  22. PENGUATAN TATA KELOLA LAPORAN PENGADAAN MELALUI SIRUP DAN APLIKASI SPSE TERINTEGRASI 
  23. SMART PROCUREMENT SYSTEM: DIGITALISASI PENGADAAN MENUJU PEMERINTAHAN CERDAS (SMART GOVERNANCE)

 

Pelatihan Pertanahan

  1. PERCEPATAN REFORMA AGRARIA SEBAGAI INSTRUMEN PEMERATAAN AKSES DAN KEADILAN SOSIAL
  2. PENGUATAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA 
  3. SINKRONISASI KEBIJAKAN PERTANAHAN DAN TATA RUANG DALAM MENDUKUNG INVESTASI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 
  4. PERAN ATR/BPN DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA SECARA KOLABORATIF 
  5. INTEGRASI SERTIPIKAT ELEKTRONIK DENGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN NASIONAL (SIP4T)
  6. TRANSFORMASI DIGITAL LAYANAN PERTANAHAN: MENUJU BIROKRASI MODERN DAN TRANSPARAN 
  7. IMPLEMENTASI LAYANAN PERTANAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (HT-EL, ROYA-EL, SERTIFIKAT-EL) 
  8. PEMANFAATAN TEKNOLOGI GIS DAN DRONE UNTUK PEMUTAKHIRAN DATA PERTANAHAN DAN TATA RUANG 
  9. DIGITALISASI PETA BIDANG TANAH DAN KESESUAIAN RTRW SEBAGAI DASAR LEGALITAS LAHAN 
  10. PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI DAN MEKANISME NON-LITIGASI 
  11. PERAN PPAT DAN NOTARIS DALAM MENJAGA LEGALITAS TRANSAKSI PERTANAHAN 
  12. PENEGAKAN HUKUM ATAS PEMANFAATAN LAHAN TIDAK SESUAI PERUNTUKAN 
  13. KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH DAN BPN DALAM PENATAAN DAN PENERTIBAN ASET TANAH NEGARA
  14. STRATEGI PENCEGAHAN KONFLIK LAHAN MELALUI PENERTIBAN DOKUMEN LEGALITAS PERTANAHAN 
  15. PEMETAAN BIDANG TANAH SEBAGAI DASAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS TATA RUANG
  16. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI REDISTRIBUSI TANAH DAN PENATAAN AKSES 
  17. DAMPAK EKONOMI SERTIFIKASI TANAH BAGI PETANI DAN PELAKU UMKM DI DAERAH 
  18. PERAN KELOMPOK MASYARAKAT (GTRA, POKMAS) DALAM PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA
  19. PENANGANAN KONFLIK PERTANAHAN UNTUK ASN DAERAH DAN CAMAT/LURAH/KADES
  20. PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI LAYANAN PERTANAHAN DIGITAL BAGI OPERATOR DAN PPAT
  21. PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM ADMINISTRASI PERTANAHAN DAN SERTIFIKASI

Pelatihan Metrologi

  1. MANAJEMEN OPERASIONAL KEMETROLOGIAN (MOK)
  2. PENGUATAN KEMETROLOGIAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN IKLIM INVESTASI 
  3. DIGITALISASI LAYANAN METROLOGI LEGAL: MENUJU UPTD BERBASIS SMART SERVICE 
  4. PENINGKATAN KAPASITAS UPTD METROLOGI DALAM MEWUJUDKAN TERTIB UKUR DI ERA TRANSFORMASI DIGITAL
  5. STRATEGI DAERAH DALAM PENERAPAN WAJIB TERA ULANG DAN PENGAWASAN UTTP
  6. KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH DAN SWASTA DALAM PENGUATAN INFRASTRUKTUR METROLOGI LEGAL IMPLEMENTASI E-METROLOGI: PELUANG DAN TANTANGAN DALAM SISTEM TERA/TERA ULANG DIGITAL
  7. PEMANFAATAN IOT DALAM PENGAWASAN ALAT UTTP DI PASAR TRADISIONAL DAN MODERN 
  8. STANDARISASI PELAYANAN KALIBRASI DAN TERA ULANG DI ERA INDUSTRI 4.0 
  9. AUDIT KEPATUHAN METROLOGI LEGAL PADA SPBU DAN TIMBANGAN PASAR
  10. INOVASI TEKNOLOGI KALIBRASI MOBILE UNTUK LAYANAN METROLOGI DI DAERAH TERPENCIL
  11. MEMBANGUN KESADARAN MASYARAKAT TENTANG PENTINGNYA TERA DAN TERA ULANG MELALUI KAMPANYE PUBLI
  12. PENINGKATAN LITERASI METROLOGI BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KONSUMEN DI PASAR RAKYAT 
  13. PERAN PENDIDIKAN KEMETROLOGIAN DALAM MENDORONG SDM AHLI UKUR YANG KOMPETEN 
  14. PELIBATAN GENERASI MUDA DALAM EDUKASI METROLOGI MELALUI KURIKULUM DAN INOVASI DIGITAL

 

Kategori Pelatihan